Jakarta - Lahan hijau di Jakarta semakin banyak yang berubah menjadi apartemen dan mal. Sumber air ikut berkurang. Alhasil, air tanah di Jakarta dan sekitarnya akan mengalami kekeringan secara permanen. Krisis air di Jakarta 2030 di depan mata.

"Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bagian untuk mendukung keseimbangan ekologis telah banyak di salahgunakan. Pengekploitasian dan Penyalahgunaan rencana penggunaan lahan (land us planning) di DKI Jakarta dan sekitar sudah sangat memprihatinkan dan mengarah ke titik kritis," kata staf penelitian dan pengembangan (Litbang) LBH Jakarta, Edy Halomoan Gurning, Rabu (8/6/2011).

Edy mengungkapkan pernyataan ini saat berbincang dengan detikcom untuk mengkritisi Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030. Hingga saat ini, Raperda ini masih teronggok di Kemendagri.

LBH Jakarta tergabung dalam Koalisi Pulihkan Jakarta bersama Institute Hijau Indonesia, ICEL, Eksekutif Nasional WALHI, WALHI Jakarta, UPC, KIARA, KP3R, JRMK, Rujak, PBHI Jakarta, KPSPP dan PASTI Indonesia. Koalisi ini merupakan elemen masyarakat dalam proses Raperda tersebut.

Krisis air di Jakarta 2030 bukan hisapan jempol belaka. Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan oleh Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota DKI Jakarta menunjukkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) di DKI Jakarta mengacu pada RTRW 2000-2010 hanya ada 13 persen seluruh luas DKI Jakarta. Namun, nyatanya RTH di DKI Jakarta hanya 9 persen.

"Kondisi ini sangat jauh dari peruntukan ideal yang mengharuskan RTH di satu kota minimal ada 30 persen dari seluruh luas perkotaan," ungkap Edy.

Sedangkan menurut data terakhir yang dikeluarkan oleh PDAM DKI Jakarta, pada 2002 jumlah penduduk DKI Jakarta yang terlayani air minum baru sekitar 54 persen atau sekitar 5.132.425 jiwa. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PDAM dalam penyedian bahan baku air bersih menggunakan air tanah dalam dan bahan baku air dari kali Krukut dan Pesanggrahan yang bermuara dari sungai Citarum. Jumlah air tanah dalam di DKI Jakarta sangat terbatas, khususnya kapasitas air tanah dalam yang tersedia sekitar 77 juta m3 per-tahun. Dimana pada saat ini jumlah air tanah tersebut telah diekploitasi melalui lebih dari 2.000 sumur bor.

"Kadar air pun sangat memprihatinkan karena ada kandungan besi dan magan (Fe dan Mn) yang melebihi standart terjadi pada lebih 10 persen sumur dalam," ungkap Edy sambil mengutip pernyataan bersama Koalisi Pulihkan Jakarta ini.

Sementara itu kurang lebih 46 persen penduduk Jakarta mengandalkan air tanah dangkal. Dan kapasitas air tanah dangkal sekitar 760 juta m3 per-tahun tersebut diperebutkan oleh hampir 4 juta penduduk. Ironisnya, air tanah dangkal/sumur resapan yang dijadikan tumpuan dalam memenuhi kebutuhan akan air sudah sangat memprihatinkan dan tidak layak konsumsi.

Hampir 90 persen sumur di DKI Jakarta dan sekitarnya telah tercemar limbah industri dan rumah tangga. Sumber air ini telah mengandung zat yang mengganggu kesehatan dan telah melampaui batas persyaratan baku mutu air layak konsumsi.

"Zat-zat yang terkandung dalam air tersebut antara lain 50 persen sumur telah tercemar Coli tinja, Amonia, zat padat terlarut, logam berat cadmium, timbel dan nikel," tandas Edy.

Ancaman krisis air ini karena lahan dan vegetasi di wilayah resapan mengalami degradasi, baik dalam luas maupun kualitas. Pemprov DKI masih terus mengeluarkan izin pembangunan gedung yang menyedot penggunaan air dalam jumlah besar.

Sumber : http://www.detiknews.com/read/2011/06/08/100153/1655527/10/lahan-hijau-tinggal-sejengkal-krisis-air-ancam-jakarta-2030