Walhi
GUBERNUR BERSIASAT, PRESIDEN JOKOWI HARUS JAMIN PENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN AGRARIA BAGI PETANI KENDENG

GUBERNUR BERSIASAT, PRESIDEN JOKOWI HARUS JAMIN PENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN AGRARIA BAGI PETANI KENDENG

Pernyataan Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) atas Kasus Semen Rembang, Jawa Tengah
Perjuangan para petani Kendeng, 9 Kartini Kendeng, telah sampai pada pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (2/8/2016). Dalam pertemuan ini tercapai kesepakatan, yang intinya perlu segera dibuat analisa daya dukung dan daya tampung pegunungan Kedeng melalui Kajian Lingkungan

Read More
Pernyataan Sikap Walhi

Pernyataan Sikap Walhi

Jakarta (21/12), Gubernur Jawa Tengah harus patuhi isi Putusan Pengajuan Kembali (PK) Mahkamah Agung nomor 99 PK/TUN/2016 tertanggal 5 Oktober 2016, yang diajukan oleh Joko Prianto dkk dan WALHI. Putusan PK ini menyatakan bahwa; Pertama, mengadili dan mengabulkan seluruh gugatan para penggugat. Kedua, menyatakan batal izin lingkungan PT Semen Indonesia.

Read More
Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat, Jalan Mewujudkan Keadilan Iklim

Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat, Jalan Mewujudkan Keadilan Iklim

Bandar Lampung-Hari ini (25 November 2016) bertempat di Bandar Lampung, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyelenggarakan kegiatan Simposium Internasional yang bertajuk Pengakuan atas Wilayah Kelola Rakyat, Tantangan dan Peluang Mewujudkan Keadilan iklim”. Simposium ini merupakan bagian dari Biennial General Meeting Friends of the Earth Internasional, organisasi lingkungan hidup berbasis akar

Read More
Pandangan dan Masukan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap Rencana Kebijakan Moratorium Sawit

Pandangan dan Masukan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap Rencana Kebijakan Moratorium Sawit

 
Moratorium izin untuk ekspansi perkebunan sawit (moratorium sawit) adalah perintah Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada bulan April 2016 lalu sebagai inisiatif kebijakan untuk menyelamatkan hutan Indonesia yang tersisa. Meskipun demikian, hingga bulan Agustus ini pemerintah belum juga menerbitkan kebijakan tersebut.Moratorium ini dinyatakan sebagai rangkaian dari kebijakan moratorium izin di

Read More
Indonesia Darurat Kejahatan Korporasi, Presiden Segeralah Bertindak!

Indonesia Darurat Kejahatan Korporasi, Presiden Segeralah Bertindak!

Jakarta-Beberapa hari ini publik diperlihatkan dengan berbagai peristiwa yang bukan hanya mencoreng komitmen Presiden Jokowi untuk penegakan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, namun juga mengusik rasa keadilan bagi publik. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah dengan berbagai alasan, antara lain tidak cukup bukti. Namun di

Read More
TPP Gagal, RCEP Impor Aturan TPP

TPP Gagal, RCEP Impor Aturan TPP

Jakarta, 1 Desember 2016. Koalisi Masyarakat Indonesia untuk Keadilan Ekonomi bersama-sama dengan masyarakat sipil se Asia-Pasifik mengeluarkan pernyataan sikap bersama untuk mendesak negara anggota kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk tidak membawa ketetapan berbahaya dari TPP ke dalam perundingan RCEP.
Koalisi Masyarakat Indonesia untuk Keadilan Ekonomi juga menilai keluarnya

Read More
Respon Bencana Gempa Pidie Jaya dan Sektarnya di Provinsi Aceh

Respon Bencana Gempa Pidie Jaya dan Sektarnya di Provinsi Aceh

Innalillahi Wainnalillahi Raji’un, Aceh kembali berduka. Pada hari Rabu, 7 Desember 2016 pukul 05.03 WIB menurut data BMKG  telah terjadi gempa berkekuatan 6,4 SR, dengan lokasi gempa: 5.19 LU – 96.36 BT pada kedalaman gempa 10 Km. Gempa ini mengakibatkan Pidie Jaya dan sekitarnya mengalami lumpuh total. Menurut data yang

Read More