Jakarta- Hari ini WALHI bertemu dengan Komisi Pemlihan Umum (KPU) di gedung Komisi Pemilihan Umum untuk mendorong lingkungan hidup menjadi salah satu isu prioritas dalam politik elektoral, baik pemilihan Presiden maupun anggota legislative. Ditemui oleh Komisioner KPU, Ilham Saputra, WALHI mendiskusikan persoalan-persoalan struktural lingkungan hidup dan kaitannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang dilahirkan dari proses politik elektoral yang berlangsung. Bagi WALHI proses itu sudah harus dibangun dan diarusutamakan dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga lingkungan hidup dapat menjadi salah satu satu pertimbangan bagi pemilih untuk menentukan pilihan politiknya dan memilih kandidat yang akan duduk di pemerintahan yang akan datang. Ada 9 isu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang kami sampaikan ke KPU untuk bisa menjadi isu-isu yang didebatkan oleh pasangan kandidat. Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan dan Ketua Tim Adhoc Politik WALHI mengatakan dalam pertemuan ini, “WALHI menyampaikan berbagai persoalan struktural lingkungan hidup dan sumber daya alam yang harus menjadi perhatian penyelenggara pemilu sehingga tujuan dari demokrasi yang sejatinya untuk kesejahteraan dan keselamatan bagi rakyat dapat tercapai, bukan hanya sekedar tercapai demokrasi prosedural”. Kita tahu berbagai bencana ekologis yang menjadikan Indonesia dalam situasi darurat ekologis disebabkan oleh kebijakan ekonomi dan politik yang dilahirkan dari proses pemilu. “Kita juga tahu, sumber daya alam kita menjadi sumber dana untuk membiayai ongkos politik yang sangat tinggi dan membuka ruang politik transaksional melalui berbagai perizinan”, sehingga bagi WALHI menjadi penting untuk menyuarakan persoalan lingkungan hidup dalam politik elektoral, karena masa depan lingkungan hidup salah satunya ditentukan oleh proses politik ini”, tegasnya. Selain mendiskusikan agenda lingkungan hidup dalam momentum politik elektoral ini, WALHI juga mengusulkan kepada KPU agar lingkungan hidup menjadi tema khusus dalam debat capres cawapres yang akan diselenggerakan oleh penyelenggara pemilu. WALHI juga berharap agar KPU dapat mewajibkan visi misi dan program lingkungan hidup dimasukkan dalam dokumen yang didaftarkan pasangan capres-cawapres. Sehingga bisa menjadi  bahan penilaian dan sekaligus alat tagih bagi warga negara dari janji-janji politik dari kandidat ketika menjalankan roda pemerintahannya. Pada pertemuan ini, Komisioner KPU, Ilham Kamil mengatakan bahwa KPU menyambut baik pandangan dan usulan WALHI, bahwa isu lingkungan hidup penting untuk masuk dalam materi debat capres cawapres, karena pada pilpres 2014 lalu, KPU juga telah melangsungkan debat capres-cawapres dengan mengangkat isu lingkungan hidup, pangan dan energi. Komitmen dari KPU untuk salah satunya menjadikan lingkungan hidup sebagai tema debat capres-cawapres tentu kami apresiasi, dengan harapan seluruh warga negara dapat menilai sejauhmana komitmen lingkungan hidup dari pasangan kandidat. Bagi WALHI, bertemu, berdiskusi dan menyampaikan usulan materi-materi atau substansi kepada penyelenggara pemilu terkait isu lingkungan hidup dan sumber daya alam, merupakan bagian dari gerakan lingkungan hidup mengarusutamakan agenda politik lingkungan, dan bagian dari upaya masyarakat sipil mewujudkan demokrasi substansif, terwujudkan kesejahteraan, keadilan dan keselamatan bagi seluruh rakyat. (selesai) Jakarta, 9 Agustus 2018