Kamis 11 oktober 2018 , tiga orang petani perwakilan JATAYU(jaringan tanpa asap Indramayu) bersama dengan WALHI bertemu dengan Shinichi Kitaoka, President, Japan International Cooperation Agency (JICA) yang sedang memberikan kuliah umum di Balai Sidang Universitas Indonesia. JICA adalah pemberi pinjaman untuk proyek pembangunan PLTU Batubara Indramayu 2, saat ini proyek tersebut sedang dalam fase penyiapan lahan dan pembangunan gitet. Mereka bertemu dengan Kitaoka untuk menyampaikan keberatan langsung dan petisi mengenai proses pembangunan PLTU Batubara Indramayu 2. Ini adalah petisi ke tiga kepada JICA soal pembangunan PLTU Batubara Indramayu 2. Petisi yang diberikan berisi pemintaan untuk menghentikan proyek dan membebaskan Sawin dan Sukma dua orang petani Desa Mekarsari kabupaten Indramayu yang dituduh melakukan penghinaan bendera, tuduhan yang mengada-ada. Pada bulan mei 2018 WALHI pernah menyampaikan surat dan bertemu langsung dengan JICA di Tokyo, dalam pertemuan tersebut WALHI menyampaikan kekhawatiran kriminalisasi yang meningkat terhadap para pihak yang menolak kebaradaan proyek. Pada waktu itu ada 4 orang warga yang ditahan untuk kasus lain. Domo, Petani Mekarsari menyatakan “Apa yang sudah dibangun dan dikerjakan di Indonesia terserah saja. Ada hal yang tidak setuju, tidak setuju PLTU 2 karena sudah ada PLTU 1 tidak mungkin berdampingan dengan PLTU 1 sementara tanah yang disampinganya dalah tanah produktif yang subur. Dengan adanya PLTU 2 yang ada di desa kami Mekarsari membawa wabah: eknomi hancur budaya porak poranda dan sosial bejad. Budaya membuat terasi dari udang kecil jadi terasi hilang, dulu 67 orang 200-300 ribu perhari sekarang akan dibangun PLTU 2 maka akan hilang budaya membuat terasi. Ekonomi akan hancur sebagian besar warga Mekarsari buruh tani, setelah dibeli maka akan kehilangan mata pencaharian sebagai buruh tani. bagimana mencari kerja? Sosial bejad saat ini pecah belah antar saudara dan kawan saling mencari keuntungan untuk memperoleh proyek/keuntungan dari PLTU, yang setuju hanya pemilik lahan saja. Apalagi timbul adu domba, krimialisasi yang saat ini terjadi” Rodi petani Mekarsai Indramayu ”Pada dasarnya masyarakat tidak ingin demonstrasi, secara tidak langsung apa yang dilakukan pihak-pihak proyek mendorong masyarakat melakukan aksi. Terutama pemerintah Indonesia karena baik pengusaha maupun pihak asing melalui izin pemerintah. Harusnya pemerintah yang bisa melihat suasana disekitarnya. Negara dibentuk oleh pemerintah untuk membantu kesulitan-kesulitan rakyat yang tidak tau. Ketentaram dan kenyamanan dan merasa dilindungi oleh pemerintahan tetapi pada kenyataannya tidak dilindungi malah dipersulit bahkan digencet dan diintimidasi bahkan muncul tuduhan yang mengada-ada. Kriminalisasi yang terjadi terhadap masyarakat mekarsari yang menolak PLTU 2, sampai sekarang total sudah 7 orang dikriminalisasi. Kalau benar pemerintah peduli seharusnya tidak sampai terjadi. Wajar kalau masyarakat meminta pertanggujawaban kepada pemerintah atau negara yang sudah diberikan amanah oleh rakyat maka rakyat punya hak untuk menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Pada saat ini masyarakat muncul pemikiran merasa terancam, saking takutnya ancaman mendatangi beberapa pihak dan lembaga agar benar-benar diperhatikan jeritan masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan aman dari kriminalisasi” Dwi sawung dari walhi nasional ”JICA yang telah memberikan bantuan kepada pihak PLN dan kepolisian indonesia harus melihat kembali dampak pinjaman yang telah mereka berikan. Kriminalisasi dan pelanggaran HAM yang terjadi tidak bisa dibiarkan begitu saja dengan alasan ini tanggung jawab dari penerima bantuan.” JICA sudah memberikan bantuan untuk peningkatan kapasitas kepada kepolisian sejak tahun 2001.”Pembiayaan terhadap energi kotor juga menjadi pertanyaan padahal seperti kita ketahuan pertemuan IPCC SR15 menekankan jumlah pltu batubara pada tahun 2050 hanya sebesar 1-7% dari sumber total energi, energi terbarukan harus sebesar 85%, agar kita bisa menekan pemanasan global.” nara hubung: Dwi Sawung pengkampanye energi dan perkotaan WALHI 08156104606 Wahyudin staff advokasi WALHI JABAR 081218694471