Siaran Pers
Solidaritas Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Kekerasan dan Pembangunan Kawasan Rempang Eco-City
Jakarta, 7 September 2023—Lagi dan lagi masyarakat adat menjadi korban ambisi pembangunan nasional. Aparat keamanan TNI Angkatan Laut dan Kepolisian menjadi alat negara untuk melancarkan ambisi pembangunan kawasan Rempang Eco-City yang harus menggusur 16 Kampung Melayu Tua yang telah eksis sejak 1834. Hari ini sekitar pukul 10, aparat keamanan memicu bentrokan dengan memaksa masuk untuk melakukan pemasangan Patok Tata Batas dan Cipta Kondisi. Karena sedari awal tujuan kegiatan tersebut untuk merelokasi atau menggusur warga dari tanah adatnya, maka seharusnya aparat dan BP Batam tahu kegiatan ini pasti mendapat penolakan. Kegiatan ini merupakan pemantik bentrokan yang mengakibatkan paling tidak 6 orang warga ditangkap, puluhan orang luka, beberapa anak mengalami trauma, dan satu anak mengalami luka akibat gas air mata.
Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyebut pembangunan kawasan Rempang Eco-City merupakan salah satu program strategis nasional yang dimuat dalam Permenko Ekuin Nomor 7 Tahun 2023. Program Strategis Nasional ini dari awal perencanaannya tidak partisipatif sekaligus abai pada suara masyarakat adat 16 Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang yang sudah eksis sejak 1834. Jadi wajar masyarakat di lokasi tersebut menolak rencana pembangunan ini. BP Batam, Menko Ekuin, Kepala BKPM, dan K/L yang terlibat dalam proses ini merumuskan program tanpa persetujuan masyarakat.
”Atas dasar tersebut, kami Masyarakat Sipil di Riau, Masyarakat Sipil Nasional, dan 28 Kantor Eksekutif Daerah WALHI meminta Presiden mengambil sikap tegas untuk membatalkan program ini. Program yang mengakibatkan bentrokan dan berpotensi menghilangkan hak atas tanah, dan identitas adat masyarakat di 16 Kampung Melayu Tua di Rempang,” sebut Zenzi.
Peristiwa berdarah ini bagi koalisi ini merupakan tanggung jawab pimpinan BP Batam, Kapolda Kepulauan Riau, Kapolresta Barelang, Komandan Panglima TNI AL Batam. Peristiwa ini pun bertentangan dengan amanat UUD Tahun NRI 1945, di mana tegas disebut negara wajib melindungi seluruh tumpah darah dan segenap warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.
”Tindakan aparat Kepolisian, BP Batam dan TNI yang memaksa masuk ke wilayah masyarakat adat Pulau Rempang, adalah pengabaian terhadap amanah konstitusi dan pelanggaran HAM secara nyata. Oleh karena itu Presiden harus memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk segera mencopot Kapolda Kepulauan Riau, Kapolres Barelang dan Komandan Pangkalan TNI AL Batam karena telah melanggar konstitusi dan HAM,” sebut Azlaini Agus, salah satu Tokoh Riau yang ambil bagian mendukung perjuangan masyarakat.
Apa yang dilakukan warga Rempang merupakan upaya mempertahankan hak dasarnya untuk hidup, hak untuk mempertahankan kampung halaman nenek moyang mereka. Sehingga apa yang yang dilakukan tim gabungan keamanan ini bukan untuk Indonesia, bukan untuk melindungi, dan mengayomi masyarakat adat. Tindakan tersebut hanya sekedar membela investasi yang akan menggusur masyarakat adat.
Atas peristiwa ini, kami mengulang pernyataan sikap dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk:
- Menghentikan dan membatalkan rencana pembangunan kawasan Rempang Eco-City, tidak sekedar mengeluarkannya sebagai Program Strategis Nasional;
- Memastikan perlindungan dan pengakuan terhadap seluruh hak dasar masyarakat adat dan tempatan di 16 Kampung Melayu Tua di Rempang;
- Memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk mencopot Kapolda Kepulauan Riau, Kapolres Barelang dan Komandan Pangkalan TNI AL Batam; dan
- Memerintahkan audit menyeluruh kepada BP Batam terkait kepatuhan keuangan dan implementasi prinsip HAM dalam seluruh proses dan perencanaan pembangunan.
Kami yang menyatakan:
- Eksekutif Nasional WALHI
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
- Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
- TuK Indonesia
- Solidaritas Perempuan
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
- Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
- Amnesty International Indonesia
- Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
- Indonesia for Global Justice (IGJ)
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
- Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB)
- Forum Masyarakat Penyelamat Pulau Mendol (FMPPM)
- Majelis Sastra Riau
- Riau Women Working Group (RWWG)
- Gerakan Mahasiswa Melayu (GMM) Kepulauan Riau
- Aliansi Pemuda Melayu
- Wanapalhi
- Mapala Suluh
- Mapala Humendala
- KPA EMC2
- Jikalahari
- Perkumpulan Elang
- Senarai
- AP2SI Riau
- Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup (LALH)
- Lembaga Kajian Hukum dan Demokrasi (LKHD)
- Laskar Penggiat Ekowisata (LPE) Riau
- Alam Indonesia Riau (AIR)
- Perkumpulan Kaliptra Andalas
- Komunitas Seni Rumah Sunting
- Taman Baca Masyarakat (TMB) Kota Pekanbaru
- Eksekutif Daerah WALHI Aceh
- Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Utara
- Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Barat
- Eksekutif Daerah WALHI Riau
- Eksekutif Daerah WALHI Jambi
- Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan
- Eksekutif Daerah WALHI Bangka Belitung
- Eksekutif Daerah WALHI Bengkulu
- Eksekutif Daerah WALHI Lampung
- Eksekutif Daerah WALHI Jakarta
- Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat
- Eksekutif Daerah WALHI Jawa Tengah
- Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur
- Eksekutif Daerah WALHI Yogyakarta
- Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Tengah
- Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Timur
- Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan
- Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat
- Eksekutif Daerah WALHI Bali
- Eksekutif Daerah WALHI Maluku Utara
- Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah
- Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Barat
- Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan
- Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara
- Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara
- Eksekutif Daerah WALHI Nusa Tenggara Barat
- Eksekutif Daerah WALHI Nusa Tenggara Timur
- Eksekutif Daerah WALHI Papua
- YLBHI-LBH Banda Aceh
- YLBHI-LBH Medan
- YLBHI-LBH Padang
- YLBHI-LBH Palembang
- YLBHI-LBH Bandar Lampung
- YLBHI-LBH Jakarta
- YLBHI-LBH Bandung
- YLBHI-LBH Semarang
- YLBHI-LBH Yogyakarta
- YLBHI-LBH Surabaya
- YLBHI-LBH Bali
- YLBHI-LBH Makassar
- YLBHI-LBH Manado
- YLBHI-LBH Papua
- YLBHI-LBH Pekanbaru
- YLBHI-LBH Palangkaraya
- YLBHI-LBH Samarinda
- YLBHI-LBH Kalimantan Barat Project Base
- JATAM SULTENG
- YAYASAN TANAH MERDEKA SULTENG
- JATAM KALTIM
- Kontras
- Komunitas SP Anging Mammiri Sulsel
- Komunitas SP Sebay Lampung
- Solidaritas Perempuan Mataram-NTB
- Solidaritas Perempuan Palembang
- Solidaritas Perempuan Palu
- Trend Asia
- LHKP PP Muhammadiyah
- LHKP PW Muhammadiyah Riau
- LHKP PW Muhamadiyah Kepri
- LBH AP PP Muhammadiyah
- Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso
- Solidaritas Perempuan Flobamoratas-NTT
- Yayasan anak padi sumsel
- P2LH
- Yayasan Srikandi Lestari
- Perkumpulan Sumsel Bersih
- Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AEER)
- PENA Masyarakat
- Imparsial
- Extinction Rebellion Indonesia
- Partai Hijau Indonesia
- Green Peace Indonesia
- POKJA 30 KALTIM
- 350 Indonesia
- Extinction Rebellion Riau
- Aksi Kamisan Bukit Tinggi
- Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia
- Jaga Laut Indonesia (Jala Ina)
- Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan (LPSDN)
- Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia
- Yayasan Bonebula Sulteng
- Yayasan PakaTiva Malut
- Moluccas Coastal Care
- Tunas Bahari Maluku
- Yayasan Tananua Flores NTT
- Yayasan Suara Nurani Minaesa Sulut
- Komdes Sulawesi Utara
- Japesda Gorontalo
- Yayasan Pendidikan Rakyat Sulawesi Tengah
- PGM Malaumkarta
- DPP LSM FORTARAN
- HMI Cabang Batam
- BEM FH Universitas Jambi
- Forum Peduli Pulau Pari (FPPP)
- Persatuan Orang Melayu Kepri
- Aliansi Melayu Kepri
- Indonesia Youth Epicentrum Pusat
- Indonesia Youth Epicentrum Kepulauan Riau
Narahubung:
Parid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eknas Walhi (081237454623)
