Prapat, 26 April 2018 –RKP 2018 menjadikan sektor pariwisata menjadi prioritas pembangunan nasional pengembangan dunia usaha. Sektor pariwisata ditargetkan menyumbang PDB sebesar 5,5% dengan target devisa 223 triliyun. Investasi dalam muka pariwisata pun akhirnya kembali memperlihatkan muka jahatnya, dimana pada 25 April 2018 terjadi tragedi berdarah di pesisir pantai Marosi, Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, NTT. Dalam tragedi berdarah tersebut, tanpa alasan yang jelas, Polisi dari Polres Sumba Barat mendaratkan pelurunya di tubuh dua orang warga atas nama kepentingan investasi pariwisata. Akibat tembakan tersebut, seorang warga bernama Poroduka, laki-laki, 40 tahun, meninggal ditembak di dada dan Matiduka, laki-laki, luka ditembak di kedua kakinya. Selain itu, lebih dari 10 orang mengalami tindakan kekerasan dari aparat Polres Sumba Barat, 1 diantaranya seorang anak SMP. Penembakan ini berawal dari aktivitas pengukuran lahan sekitar 200 ha yang tersebar dalam 7 bidang pesisir pantai Marosi, Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, NTT. Pengukuran ini dilakukan BPN bersama PT. Sutra Marosi yang didampingi 50 orang polisi bersenjata lengkap dengan pakaian anti huru hara dan dilengkapi mobil anti huru hara. Warga menolak keberadaan PT. Sutra Marosi yang tidak memiliki legalitas yang jelas. Karena itu, warga menolak aktivitas pengukuran lahan tersebut. Sepanjang kegiatan pengukuran warga yang melakukan protes hanya melihat aktivitas pengukuran. Namun ketika pengukuran di bidang 5, warga mengambil foto dan rekaman aktiivtas tersebut. Polisi marah karena aktivitas tersebut, kemarahan ini dilakukan dengan merampas hp dan melakukan pemukulan. Melihat ada tindakan kekerasan dari Polisi, warga bergerombol datang ke lokasi, dan seketika Polisi langsung melakukan penembakan .
Tindakan penembakan terjadi sekitar pukul 1 siang inilah yang mengakibatan seorang warga meningal, 1 orang mengalami luka ditembak di kedua kaki dan korban luka lainnya. Terkait dengan tragedi tersebut Eksekutif Nasional WALHI dan WALHI NTT mengutuk keras tindakan kekerasan dan penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Sumba barat. Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyebutkan WALHI dari awal sudah mengkritik kebijakan Pemerintah yang mendorong program pariwisata mengandalkan investasi, bagaimanapun investasi akan berpotensi besar melahirkan konflik-konflik baru, karena karakeristik rakus dan cenderung abai terhadap aspek lingkungan dan kemanusiaan. Dan sebagai buktinya, tragedi pesisir pantai Marosi telah membuktikan hal tersebut. Selanjutnya, Umbu Wulang, Direktur WALHI NTT menegaskan bahwa tragedi pesisir pantai Marosi harus diikuti tindakan tegas Pemerintah, baik mengenai pertanggungjawaban hukum akibat penembakan yang telah memakan korban jiwa dan luka berat serta akibat tindakan kekerasan lainnya. Tidak berhenti di situ, Pemerintah harus segera melahirkan resolusi konflik dengan skema pemulihan hak rakyat atas ruang hidupnya di pesisir pantai Marosi.
Berhubungan dengan tragedi ini yang bertepatan dengan dilangsungkannya Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup WALHI yang dilangsungkan di Parapat, Sumatera Utara, Ekseskutif Daerah WALHI dari 27 Provinsi lainnya juga menyerukan solidaritas dan belasungkawa terhadap keluarga korban meninggal dan terluka. Selain itu, WALHI secara tegas juga menyerukan dan menuntut: Copot Kapolda NTT dan Kapolres Sumba Barat yang secara komando bertanggungjawab atas pengerahan 50 aparat Polisi bersenjata lengkap pada tragedi tersebut; Copot Kepala Kantor Wilayah BPN NTT dan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat; Segera tangkap dan adili pelaku penembakan dan pemukulan warga pesisir pantai Marosi, Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, NTT; Usut keterlibatan PT. Sutra Marosi dalam pengerahan 50 aparat Polisi bersenjata lengkap pada tragedi tersebut; Segera pulihkan hak warga pesisir pantai Marosi, Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, NTT; Cabut segala bentuk perizinan PT. Sutra Marosi; Hentikan aksi intimidasi dan kekerasan terhadap warga Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, NTT. Kami yang menyatakan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTT Direktur Eksekutif Daerah WALHI Aceh Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Utara Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Barat Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan Direktur Eksekutif Daerah WALHI Bangka Belitung Direktur Eksekutif Daerah WALHI Bengkulu Direktur Eksekutif Daerah WALHI Lampung Pjs. Direktur Eksekutif Daerah WALHI DKI Jakarta Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Tengah Direktur Eksekutif Daerah WALHI Yogyakarta Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Tengah Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Timur Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah Pjs Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Barat Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara Direktur Eksekutif Daerah WALHI Bali Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTB Direktur Eksekutif Daerah WALHI Maluku Utara Direktur Eksekutif Daerah WALHI Papua Narahubung: Khalisah Khalid (081290400147) Umbu Wulang (082260395943)
