PETISI
22 Mei 2023

Kepada :
Mr. Fumio Kishida, Prime Minister
Mr. Shunichi Suzuki, Minister of Finance
Mr. Nobumitsu Hayashi, Governor, Japan Bank for International Cooperation
Mr. Hironori Kamezawa, President & Group CEO, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Mr. Masahiro Kihara, President & Group CEO, Mizuho Financial Group, Inc.
Mr. Jun Ohta, Director President and Group CEO, Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. Mr. Masatsugu Asakawa, President, Asian Development Bank

Perihal :
Permohonan Penangguhan Pencairan Pinjaman ke Unit 2 dan Tindakan Bertanggung Jawab atas Pensiun Dini Unit 1 di Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Cirebon, Indonesia

Kami, Rapel (Rakyat Penyelamat Lingkungan) dan WALHI Jawa Barat, memanfaatkan kesempatan kunjungan kami ke Jepang ini untuk menyampaikan kembali permintaan kami kepada pihak Jepang terkait Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Cirebon (Proyek Cirebon). Pertama, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan tiga megabank Jepang harus segera menangguhkan pencairan pinjaman PLTU Cirebon - Unit 2 (Cirebon 2; 1.000 MW). Bank Pembangunan Asia (ADB), yang memimpin Mekanisme Transisi Energi (ETM), dan bank lain yang mungkin menyediakan dana untuk ETM di masa depan, baik publik maupun swasta, harus mengambil tindakan yang bertanggung jawab atas cepatnya pensiun dini Cirebon PLTU Batubara - Unit 1 (Cirebon 1, 660 MW).

Penyerahan petisi di Kantor Kabinet Jepang. Dok: Walhi

Penyerahan petisi di Kantor Kementerian Keuangan Jepang. Dok: Walhi

Kami secara konsisten menuntut penutupan Cirebon 1 dan penghentian pembangunan Cirebon 2. Salah satu alasan utama tuntutan kami adalah dampaknya terhadap kehidupan, budaya, dan kesehatan masyarakat setempat. Misalnya, sebelum Proyek Cirebon dimulai, masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa, bisa pergi ke pantai dan memanen kerang untuk memberi makan keluarga mereka. Mereka juga mampu menyekolahkan anaknya dan membangun rumah dengan penghasilan dari perikanan skala kecil yang tidak menggunakan perahu dan tambak garam di sepanjang pantai. Namun, Kami telah menyampaikan kepada pihak Jepang yang prihatin betapa banyak penderitaan yang dialami masyarakat sejak tahun 2007, ketika Cirebon 1 mulai dibangun, karena dampak negatif yang sangat besar terhadap mata pencaharian pesisir mereka, dan seberapa besar pembangunan Cirebon 2 yang telah berlangsung sejak itu. Tahun 2016, sudah menghambat kehidupan masyarakat dan mempersulit warga. Secara khusus, kami telah menjelaskan kerusakan konkrit kepada JBIC dalam keberatan kami terhadap Cirebon 1 (November 2016) [1] dan Keberatan kami terhadap Cirebon 2 (Mei 2017) [2].

JBIC tampaknya percaya bahwa program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dapat efektif dalam menanggapi keluhan kami. Setiap kali kami mengadakan pertemuan dengan JBIC, program CSR selalu disarankan. Kami selalu menjelaskan kepada mereka bahwa program CSR bukanlah solusi nyata bagi masyarakat setempat. Yang dibutuhkan masyarakat setempat adalah udara bersih dan air bersih untuk kehidupan mereka. Lebih khusus lagi, mereka membutuhkan lingkungan pantai yang sehat untuk kegiatan penangkapan ikan, dan mereka membutuhkan tanah, air, dan udara yang sehat untuk pembuatan garam.

Dan sekarang, kami ingin pihak Jepang yang bersangkutan melihat langsung bagaimana masyarakat lokal menghadapi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari mereka karena korupsi dan proyek kotor dengan keuntungan besar untuk perusahaan besar dan politisi lokal. Anda sudah tahu mantan Bupati Cirebon itu didakwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia menerima suap dari Hyundai (Hyundai Engineering and Construction Co., Ltd.), kontraktor EPC, untuk mempercepat penerbitan izin Cirebon. 2 dan untuk menenangkan protes. Dalam dakwaan KPK (14 Maret 2023) dan beberapa keterangan saksi di persidangan (sejak 27 Maret 2023), disebutkan mantan petinggi Cirebon Energi Prasarana (CEPR), peminjam langsung dari JBIC dan ketiganya megabank, juga memberikan sejumlah uang yang tidak sedikit kepada mantan bupati Cirebon itu.

Apakah CEPR dan Hyundai mampu menjelaskan kepada JBIC dan tiga mega bank bahwa dakwaan dan keterangan saksi tidak benar dengan bukti yang kuat? Jika belum, maka JBIC dan tiga mega bank harus serius dan tidak terus mengucurkan pinjaman ke Cirebon 2, meski mantan bupati Cirebon itu belum divonis. Jika bank akan terus membiayai proyek semacam itu, di mana ada bukti kuat suap, maka setiap bank harus bertanggung jawab atas keputusannya. Ini juga harus menjadi masalah reputasi untuk setiap bank.

Sebagai permulaan, tidak perlu mengoperasikan Cirebon 2 di jaringan listrik Jawa-Bali [3] [4], yang diharapkan memiliki rasio cadangan pasokan listrik 40-60% (2021-2030). Selanjutnya, sebagaimana diwujudkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara ADB, Cirebon Electric Power (CEP), dan pemerintah Indonesia untuk pensiun dini Cirebon 1 [5], merupakan kontradiksi besar untuk mempertahankan Cirebon 2 di beroperasi selama 25 tahun ke depan ketika krisis iklim sangat mendesak untuk ditangani. Atau akankah kerangka kerja seperti ETM digunakan lagi untuk mengkompensasi kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan swasta besar di masa mendatang karena Cirebon 2 menjadi aset yang terdampar? Kami sangat percaya bahwa justifikasi untuk memulai atau melanjutkan operasi komersial Cirebon 2 sekarang bahkan kurang valid dari sebelumnya.

Fakta bahwa negosiasi telah dimulai pada pensiun dini Cirebon 1 tampaknya menjadi langkah yang disambut baik bagi kita semua yang telah menyerukan penutupannya selama bertahun-tahun. Namun, kami tidak akan menyambutnya dengan tangan terbuka jika jangka waktu kontrak, yang semula ditetapkan untuk tahun 2012 hingga 2042 berdasarkan Power Purchase Agreement (PPA) antara CEP dan Perusahaan Listrik Negara (PLN), dipersingkat menjadi 5 atau 10 bertahun-tahun. Kami juga tidak akan menyambut baik "penggunaan kembali" Cirebon 1 melalui co-firing biomassa/amoniak/hidrogen. Harapan kami, Cirebon 1 segera ditutup dan lingkungan dipulihkan secepatnya, sehingga dampaknya terhadap masyarakat setempat tidak berlanjut.

Kami juga sangat terganggu bahwa meskipun pensiun dini Cirebon 1 merupakan masalah serius bagi kami, negosiasi dan keputusan sekarang dibuat tanpa sepengetahuan atau persetujuan kami. Ini tidak berbeda dengan bagaimana Cirebon 1 dan Cirebon 2 maju tanpa konsultasi publik yang tepat.

ADB menyatakan bahwa  salah satu alasan dipilihnya Cirebon 1 sebagai proyek pertama yang menggunakan ETM adalah karena CEP sudah aktif melaksanakan program CSR. [6] Namun, seperti dijelaskan di atas, perlu dipahami bahwa CSR tidak memulihkan atau memperbaiki kehidupan dan budaya masyarakat setempat sebelumnya jika seseorang datang ke lokasi dan dengan tulus mengamati dampaknya dan mendengarkan kesaksian penduduk setempat.

Kami telah melakukan upaya yang gigih untuk menyampaikan penderitaan masyarakat setempat selama kunjungan lapangan dan pertemuan JBIC dan Penguji Pedoman Lingkungan JBIC. Namun, semua kunjungan lapangan dan pertemuan tatap muka ini tidak berhasil dan kami sangat kecewa bahkan kesal karena kesaksian masyarakat yang terkena dampak sangat diabaikan. Misalnya mengenai penurunan hasil tangkapan nelayan skala kecil yang tidak menjual hasil tangkapannya di tempat pelelangan tetapi membawa pulang langsung dari pesisir untuk dikonsumsi di rumah atau dijual ke tetangganya, kesimpulannya bahwa “hasil tangkapan hampir tidak berubah," yaitu, tidak terpengaruh, berdasarkan statistik yang tersedia dari instansi pemerintah daerah terkait, merupakan bukti nyata bahwa tidak ada penyelidikan atau dengar pendapat simpatik yang dilakukan untuk penduduk yang terkena dampak. [7]

Kami memahami bahwa tim audit lingkungan dan sosial ADB saat ini sedang melakukan investigasi di Cirebon 1, termasuk kunjungan lapangan, tetapi investigasi harus dilakukan dengan menghargai kesaksian dan perspektif warga yang terkena dampak proyek. Tidak boleh dilupakan bahwa mereka menangani masalah lingkungan, sosial, kesehatan, dan budaya dari manusia yang sama, baik di Jepang maupun di Indonesia.

Setiap pemerintah, termasuk pemerintah Jepang, dan lembaga keuangan internasional, termasuk ADB, secara aktif berusaha membentuk kerangka dukungan untuk mempercepat transisi energi yang "berkeadilan". "Keadilan" ini tidak hanya harus mencakup perspektif ketenagakerjaan, tetapi juga "keadilan" bagi warga yang terkena dampak pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik selama ini. Untuk mencapai pensiun dini yang cepat dari Cirebon 1, ADB dan keuangan lembaga yang akan terlibat dalam ETM harus mengambil tindakan yang bertanggung jawab untuk memastikan transisi energi yang "adil" yang mencakup pemulihan lingkungan hidup dan mata pencaharian masyarakat lokal yang terkena dampak proyek, sambil memastikan transparansi dan peluang partisipasi penduduk setempat.

Kami sangat mendesak pihak Jepang yang bersangkutan untuk membuat keputusan yang bijak dan mengambil tindakan, termasuk tindakan yang bertanggung jawab atas pensiun dini Cirebon 1 dan pembatalan Cirebon 2, sehingga masyarakat setempat, yang telah menderita dampak serius terhadap mata pencaharian, kesehatan, dll. ., karena pembangunan dan pengoperasian Cirebon 1 dan pembangunan Cirebon 2 tidak akan mengalami kerusakan lebih lanjut.

Tembusan :
Mr. Yasutoshi Nishimura, Minister of Economy, Trade and Industry
Mr. Atsuo Kuroda, Chairman and CEO, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)
Ms. Mami Oku and Mr. Hiroshi Sase, Examiners for Environmental Guidelines, Japan Bank for International Cooperation

Penandatangan awal :
Rapel (Rakyat Penyelamat Lingkungan) WALHI West Java
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Didukung oleh (61 organizasi) :

Indonesia
Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AEER) FRIWP
Green House TTU Greenpeace Indonesia JATAM KALTIM
Karbon (Koalisi Rakyat Bersihkan Cirebon) KRuHA
KSPPM
PENA Masyarakat Sahabat hijau lestari NTb Sajogyo Institute
Satya Bumi
Solidaritas Perempuan
Trend Asia
WALHI Central Kalimantan
WALHI East Java WALHI North Sumatra Walhi NTB
WALHI Sumatera Utara
Aksi! for gender, social and ecological justice
Yayasan Srikandi Lestari
YLBHI (Indonesia Legal Aid Foundation)
International and Regional Organizations
Asian Peoples' Movement on Debt and Development (APMDD) EPN Biomass Finance Working Group
Friends of the Earth International
Leave it in the Ground Initiative (LINGO) Market Forces
NGO Forum on ADB Rainforest Action Network
Recourse reMis Seluma Sains Argentina
Fundacion Ambiente y Recursos Naturales
Australia
Jubilee Australia Research Centre
Denmark
ActionAid Denmark
Germany urgewald Ghana
Alliance for Empowering Rural Communities
Abibinsroma Foundation
Italy ReCommon Rinascimento Green Japan
Friends of the Earth Japan
Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES) Japan Tropical Forest Action Network (JATAN)
Kiko Network Mekong Watch Malaysia
Sahabat Alam Malaysia - Friends of the Earth Malaysia
Nepal
Indigenous Women Legal Awareness Group (INWOLAG)
Netherlands BankTrack Profundo Philippines
Center of Energy, Ecology and Development (CEED)
Legal Rights and Natural Resources Center-Friends if the Earth Philippines
Philippine Movement for Climate Justice
Sourh Korea
Korea Federation for Environmental Movement (KFEM) / Friends of the Earth Korea
South Africa
groundWork/FoE South Africa
Spain
Friends of the Earth Spain
Sweden
Friends of the Earth Sweden
Togo
Les Amis de la Terre-Togo
UK
The Corner House
USA
Bank Climate Advocates
Friends of the Earth United States
Oil Change International

Contact:
WALHI West Java
Alamat : Jl. Pecah Kopi No.14, Sukaluyu, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40123, Indonesia
TEL: +62 22 20458503
Email: [email protected],  [email protected]

[1]  https://www.foejapan.org/en/aid/161110.html
[2]  https://www.foejapan.org/en/aid/170524.html
[3]  https://ieefa.org/resources/indonesia-wants-go-greener-pln-stuck-excess-capacity-coal-fired-power-plants
[4]  https://www.cnbcindonesia.com/news/20230208134534-4-412119/bukan-jawa-ternyata-ini-daerah-yang-listriknya-paling- luber
[5]    https://www.adb.org/news/adb-indonesia-partners-sign-landmark-mou-early-retirement-plan-first-coal-power-plant-etm
[6]  https://www.adb.org/what-we-do/energy-transition-mechanism-etm
[7]  https://foejapan.org/wpcms/wp-content/uploads/20221108_Cirebon-2_Response-to-Examiners_EN.pdf

Petisi dalam bahasa Jepang & Inggris
Download petisi JPN
Download petisi EN