Tinjauan Lingkungan Hidup 2020

Rabu, 29 Januari 2020
Laporan Tahunan, Siaran Pers
2750

Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi
Catatan Tinjauan Lingkungan Hidup Tahun 2020
WALHI Eksekutif Nasional
Jakarta, 29 Januari 2020

Tahun 2019, sebagai tahun politik, dimana demokrasi prosedural seharusnya dapat menjadi alat ukur kualitas demokrasi Indonesia demi mencapai tujuan berbangsa, justru malah dibajak oleh kekuasaan ekonomi dan politik; Oligarki yang kini menggerakkan seluruh sendi kehidupan kita saat ini, baik di Pemerintah maupun Parlemen. Krisis ekologis tidak kunjung membaik. Kuantitas bencana hidrometeorologis meningkat. Kerugian tidak sedikit. Rakyat bertarung dengan bencana ekologis yang selalu membayangi kehidupan. Setiap detik. Belum lagi konflik agraria, terlebih karena ambisi proyek strategis nasional Pemerintah. Kriminalisasi terhadap petani, nelayan, masyarakat adat/masyarakat lokal, aktivis pro demokrasi dan lingkungan hidup jadi ekses yang tidak dapat dihindari.

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyatakan “dengan membaca dan bahkan secara langsung menjadi bagian dalam gerakan advokasi dan pembelaan terhadap hak-hak rakyat, kami telah sampai pada sebuah kesimpulan bahwa bangsa kita sedang berada dalam keadaan atau kondisi yang tidak baik-baik saja dan menggiring kita pada kondisi menuju kolaps.”

Pasca terpilih untuk kedua kali, Jokowi seolah ingin meyakinkan rakyat akan bekerja memperjuangkan kepentingan rakyat sekuat-kuatnya. Sementara WALHI melihat kekhawatiran bahwa investasi menjadi “mantra” kuat dalam pemerintahan Jokowi jilid kedua. WALHI memprediksikan bahwa di tahun 2020, bangsa ini masih digelayuti langit mendung dengan berbagai krisis multidimensi yang akan terjadi.

Meski demikian, WALHI meyakini bahwa rakyat tidak akan tinggal diam dengan memburuknya demokrasi dan hak asasi manusia. Modal gerakan sosial yang lahir dari gerakan Reformasi Dikorupsi menjadi kekuatan di berbagai daerah, khususnya bagi kaum muda. Jika gerakan ini berhasil menghalau serangkaian regulasi buruk di masa transisi lalu, kini RUU Omnibus Law yang sarat untuk kepentingan investasi dan merugikan rakyat, dapat menjadi alat konsolidasi dan menyatukan gerakan rakyat untuk menghadangnya. []

Selengkapnya, silahkan download catatan Tinjauan Lingkungan Hidup 2020 WALHI Eksekutif Nasional berikut ini:

1. Siaran Pers WALHI (Peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup 2020)
2. Dokumen lengkap Tinjauan Lingkungan Hidup 2020
3. Paparan presentasi (Peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup 2020)

Untuk catatan Tinjauan Lingkungan Hidup Akhir Tahun 2019 yang disusun oleh Pengurus Eksekutif Daerah WALHI, dapat didownload dibawah ini:

1. WALHI Eksekutif Daerah Aceh
2. WALHI Eksekutif Daerah Jambi (File Satu) (File Dua)
3. WALHI Eksekutif Daerah Jakarta
4. WALHI Eksekutif Sumatera Selatan (File Satu) (File Dua) (File Tiga)
5. WALHI Eksekutif Sulawesi Selatan