Bahasa
Siaran Pers
Jepang mendapat tekanan di COP26 karena kecanduan batubara
Glasgow, 4 November 09:00 Waktu London
Hari ini, para aktivis mengorganisir aksi yang menampilkan kostum Pikachu di dekat tempat COP26 yang menuntut Jepang berhenti mendanai proyek batubara di luar negeri dan menghapuskan batubara lokal pada tahun 2030.
Kendatipun pada KTT G7 berkomitmen untuk menghentikan pembiayaan PLTU baru di luar negeri setelah tahun ini, pemerintah Jepang berencana untuk membiayai PLTU Matarbari 2 di Bangladesh dan PLTU Indramayu di Indonesia. Hal ini memicu kritik keras dari kelompok lingkungan.
Aksi ini diorganisir oleh anggota Koalisi Tolak Batubara Jepang (No Coal Japan coalition), yang beranggotakan lebih dari 35 kelompok lingkungan.
Pada hari yang sama, Kepresidenan COP26 diharapkan mengumumkan inisiatif untuk menghapuskan batubara secara bertahap pada tahun 2030 di negara maju dan di negara berkembang pada tahun 2040, tetapi Jepang tampaknya tidak menandatangani inisiatif tersebut. Inggris dan diperkirakan 20 negara dan lembaga lainnya juga akan merilis pernyataan bersama hari ini untuk mengakhiri pendanaan publik internasional untuk bahan bakar fosil pada tahun 2022 dan memprioritaskan pendanaan publik untuk energi bersih.
“Sementara para pemimpin iklim menghentikan dukungan mereka untuk batu bara dan bahan bakar fosil, Jepang berpegang teguh pada batu bara kotor. Jepang mendukung pembakaran batu bara dengan amonia dan hidrogen yang akan memperpanjang umur proyek pembangkit listrik batu bara yang ada. Ini menunjukkan kurangnya keseriusan Jepang dalam mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil dan memenuhi kewajiban iklimnya, kata Kimiko Hirata, Direktur Internasional Jaringan Kiko. itu berkomitmen untuk mengakhiri batu bara dan bahan bakar fosil.”
Meskipun janji net-zero pada tahun 2050, Jepang tidak memiliki rencana untuk menghapus batubara di Jepang. Tujuh unit pembangkit listrik tenaga batubara telah mulai beroperasi sejak tahun 2020, 9 unit dalam tahap konstruksi atau dalam uji coba operasi dan 1 unit dalam penilaian dampak lingkungan.
Sejak Perjanjian Paris diadopsi, Jepang telah membiayai 9 pembangkit listrik tenaga batubara di luar negeri yang sebagian besar berada di negara-negara Asia Tenggara dengan total kapasitas 9.835 MW.
1200 MW pembangkit listrik tenaga batubara Matarbari 2 telah menarik pertentangan luas di Bangladesh dan secara global karena pembengkakan dan penundaan biaya yang sangat besar, proyeksi emisi polutan beracun dan karena membahayakan mata pencaharian petani dan nelayan lokal. Pemerintah Jepang juga diperkirakan akan mempertimbangkan pembiayaan untuk perluasan 1.000 MW PLTU Indramayu di Indonesia. Proyek ini tidak diperlukan karena jaringan listrik Jawa-Bali sekarang memiliki kelebihan pasokan listrik. Ada juga pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap warga.
“Pemerintah Indonesia dengan jelas mengakui bahwa PLTU Indramayu tidak diperlukan hingga 2030, tidak termasuk proyek itu dari rencana penyediaan listrik (2021-2030) karena kelebihan pasokan. Sekarang pemerintah Jepang harus dengan jelas menyatakan keputusannya untuk tidak lagi membiayai PLTU Indramayu.” ujar Abdul Gofar, delegasi WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dalam COP26.
“Dukungan Jepang untuk bahan bakar fosil memicu keadaan darurat iklim dan merugikan masyarakat di seluruh Asia. Jepang harus berhenti membiayai energi kotor sekarang dan mendukung transisi cepat dan adil negara-negara berkembang ke sistem energi terbarukan.” kata Lidy Nacpil, Koordinator, Gerakan Rakyat Asia tentang Utang dan Pembangunan.
Dunia sekarang bergerak melampaui batu bara. Laporan Tinjauan Energi Dunia Badan Energi Internasional yang baru-baru ini diterbitkan menjabarkan tonggak penting untuk penghentian penggunaan bahan bakar fosil termasuk: menghentikan pembangunan baru pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun ini dan menghentikan 40% dari armada pembangkit listrik tenaga batu bara global yang ada pada tahun 2030; menghentikan persetujuan lapangan migas baru, tambang batu bara atau perluasan tambang.
“Jepang menghabiskan miliaran untuk memperluas permintaan Gas Alam Cair di seluruh Asia meskipun semakin diakui bahwa gas itu kotor, mahal, dan merusak transisi ke energi terbarukan. Pekan lalu, Jepang menyetujui pembiayaan untuk terminal ekspor Gas Alam Cair Kanada meskipun ditentang keras oleh masyarakat adat,” kata Susanne Wong, Manajer Program Asia Oil Change International.
“Jepang mengucurkan miliaran ke bahan bakar fosil sementara dunia terbakar dan dampak buruk perubahan iklim semakin buruk,” kata Kate DeAngelis, manajer program keuangan internasional di Friends of the Earth AS “Hari ini, pemerintah Inggris meluncurkan pokok inisiatif internasional untuk mengakhiri pembiayaan publik untuk semua bahan bakar fosil. Kami mendesak Perdana Menteri Kishida untuk bergabung dengan inisiatif ini dan mengalihkan pembiayaan Jepang dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan.”
Tautan yang berkaitan:
No Coal Japan
Pengarahan Hidrogen dan Amonia oleh Kiko Network EN JP
Pengarahan G20 Jepang: Jepang - Pemodal Terkemuka untuk Krisis Iklim
Kontak:
Kimiko Hirata, Kiko Network, khirata@kikonetwork.org,
Ayumi Fukakusa, Friends of the Earth Jepang, fukakusa@foejapan.org, +81-80-6917-0794(WA) / 077-6291-8662(UK)
Susanne Wong, Oil Change International, susanne@priceofoil.org, +1 510-847-3759 (WA) / (California)
English
Press release
Japan under pressure at COP26 over coal addiction
Glasgow, 4th November 9AM GMT
Today, activists organized an action featuring Pikachu costumes near the COP26 venue demanding Japan stop financing overseas coal projects and phase out domestic coal by 2030.
Despite its commitment at the G7 Summit to stop financing new overseas coal plants after this year, the Japanese government is planning to finance the Matarbari 2 coal plant in Bangladesh and Indramayu coal plant in Indonesia. This has sparked heavy criticism from environmental groups.
The action was organized by members of the No Coal Japan coalition, an alliance of over 35 environmental groups.
On this same day, the COP26 Presidency is expected to announce an initiative to phase out coal by 2030 in developed countries and in developing countries by 2040, but Japan seems not to sign on to the initiative. The UK and an expected 20 other countries and institutions will also release a joint statement today on ending international public finance for fossil fuels by 2022 and prioritizing public finance for clean energy.
“While climate leaders are phasing out their support for coal and fossil fuels, Japan is clinging onto dirty coal. Japan is supporting co-firing of coal with ammonia and hydrogen which will prolong the lifetime of existing coal power projects. This demonstrates Japan’s lack of seriousness in reducing its reliance on fossil fuels and fulfilling its climate obligations, said Kimiko Hirata, International Director of Kiko Network.”At this COP, Prime Minister Kishida should know that Japan cannot take a leading role on climate action until it commits to end coal and fossil fuels.”
Despite its net-zero by 2050 pledge, Japan has no plans to phase out coal in Japan. Seven coal-fired power units have started operation since 2020, 9 units are under construction or in trial operation and 1 unit is under the environmental impact assessment.
Since the Paris Agreement was adopted, Japan has financed 9 overseas coal power plants mostly in South East Asian countries totalling 9,835 MW in capacity.
The 1200 MW Matarbari 2 coal power plant has attracted extensive opposition in Bangladesh and globally for its massive cost overruns and delays, projected emissions of toxic pollutants and for jeopardizing the livelihoods of local farmers and fishermen. The Japanese government is also expected to consider financing for the 1000MW expansion of the Indramayu coal plant in Indonesia. This project is not needed as the Java-Bali electrical grid now has excess power supply. There have also been serious human rights violations against community members.
“The Indonesian government has clearly admitted that the Indramayu coal plant is not needed till 2030, excluding the project from its electricity supply plan (2021-2030) due to oversupply. Now the Japanese government should clearly express its decision to not finance the Indramayu coal plant any more.” said Abdul Gofar, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia / Indonesian Forum for the Environment) delegation in COP26.
“Japan’s support for fossil fuels is fueling the climate emergency and harming communities across Asia. Japan must stop financing dirty energy now and support developing countries’ swift and just transition to renewable energy systems.” said Lidy Nacpil, Coordinator, Asian People’s Movement on Debt and Development.
The world is now moving beyond coal. The recently published International Energy Agency’s World Energy Outlook report lays out key milestones for fossil fuels phaseout including: halt new construction of coal-fired power plants as of this year and retire 40% of the existing global coal power fleet by 2030; stop approval of new oil and gas fields, coal mines or mine extensions.
“Japan is spending billions to expand Liquefied Natural Gas (LNG) demand across Asia despite growing recognition that gas is dirty, expensive and undermines the transition to renewable energy. Last week, Japan approved financing for the LNG Canada export terminal despite strong opposition by indigenous communities,“ said Susanne Wong, Asia Program Manager of Oil Change International.
“Japan pours billions into fossil fuels while the world burns and the devastating impacts of climate change get worse and worse,” said Kate DeAngelis, international finance program manager at Friends of the Earth U.S. “Today, the UK government is launching a major international initiative to end public finance for all fossil fuels. We urge Prime Minister Kishida to join this initiative and shift Japan’s financing away from fossil fuels toward renewables.”
Related Links:
No Coal Japan
Hydrogen and Ammonia briefing by Kiko Network EN JP
Japan G20 briefing: Japan - Leading Financier of the Climate Crisis
Contacts :
Kimiko Hirata, Kiko Network, khirata@kikonetwork.org,
Ayumi Fukakusa, Friends of the Earth Japan, fukakusa@foejapan.org, +81-80-6917-0794(WA) / 077-6291-8662(UK)
Susanne Wong, Oil Change International, susanne@priceofoil.org, +1 510-847-3759 (WA) / (California)
