Perjuangan Warga Melawan Kerakusan Perusak Lingkungan dan Pengabaian Hak Asasi

Siaran Pers
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTB

Gili Meno, Kamis, 10 Oktober 2024

Gili Meno, sebuah pulau kecil di Nusa Tenggara Barat yang menjadi salah satu ikon pariwisata Indonesia, kini sedang menghadapi ancaman serius akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasional PT Tiara Cipta Nirwana (PT TCN) diduga terindikasi menambah beban lingkungan dan masyarakat lokal. Aktivitasnya menyebabkan pencemaran berat pada ekosistem laut dan terumbu karang yang vital bagi kehidupan masyarakat dan sektor pariwisata.


Foto: Istimewa (Walhi NTB)

Pada Kamis, 10 Oktober 2024, masyarakat Gili Meno melakukan aksi damai di depan lokasi pembangunan infrastruktur PT TCN sebagai bentuk penolakan tegas terhadap keberadaan perusahaan tersebut. Dalam aksi ini, warga memasang berbagai spanduk penolakan di lokasi pembangunan infrastruktur PT TCN dan di pelabuhan sebagai simbol perlawanan mereka terhadap perusahaan yang telah merusak lingkungan hidup. Aksi ini bukan sekadar penolakan biasa; ini adalah ekspresi kemarahan dan kepedihan masyarakat yang telah lama menderita akibat pelanggaran lingkungan, sosial, dan hukum yang dilakukan oleh PT TCN.

Masyarakat Gili Meno menyatakan dengan tegas bahwa warga tidak lagi bisa mentoleransi pelanggaran yang telah merusak lingkungan hidup mereka dan menuntut agar pemerintah segera bertindak tegas. Penyelidikan yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Barat (Walhi NTB) mengungkap fakta-fakta yang mengkhawatirkan tentang dampak buruk yang ditimbulkan oleh aktivitas PT TCN.


Foto: Istimewa (Walhi NTB)

Dalam orasi yang dilakukan di depan proyek pembangunan PT TCN, Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin, menegaskan bahwa hak warga atas air bersih tidak boleh ditebus dengan kerusakan lingkungan.

Masrun, Kadus Gili Meno menyampaikan bahwa aksi demonstrasi ini merupakan bentuk penolakan yang sudah berlangsung sejak tahun 2022, namun pemerintah dan PT TCN masih belum merespon tuntutan warga secara memadai. Aksi pada tanggal 10 Oktober ini dipandang sebagai puncak keresahan warga terhadap aktivitas perusahaan yang dianggap ilegal dan destruktif, dan perlawanan ini akan terus berlanjut hingga warga mendapatkan keadilan.


Foto: Istimewa (Walhi NTB)

Darurat Air Bersih dan Dampak pada Kehidupan Warga

Darurat air bersih di Gili Meno yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan semakin memburuk. Pasokan air bersih yang seharusnya menjadi hak dasar masyarakat kini berubah menjadi komoditas mahal yang harus dibeli dari daratan. Sementara itu limbah penyulingan air laut dengan salinitas tinggi telah mencemari perairan, mempercepat kerusakan terumbu karang, dan mengancam keberlangsungan ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan utama bagi penduduk setempat.


Foto: Istimewa (Walhi NTB)

Kerusakan Ekosistem Laut dan Terumbu Karang

Salah satu perhatian utama Walhi NTB dalam perjuangan warga Gili Meno adalah kerusakan terumbu karang yang diduga kuat terjadi akibat aktivitas PT TCN. Kepala Dusun Gili Meno, Masrun, yang terlibat langsung dalam aksi, menyatakan bahwa ia telah menyelam di lokasi dan melihat sendiri dampak negatif dari operasi perusahaan. Selain itu, pembangunan instalasi air direncanakan berdekatan dengan coral garden, sebuah spot wisata utama di Gili Meno, yang kerap dikunjungi wisatawan mancanegara.


Foto: Istimewa (Walhi NTB)

Upaya Pembungkaman Daya Kritis Warga

Selain masalah lingkungan, Walhi NTB juga menyoroti adanya dugaan upaya pembungkaman warga yang kritis terhadap PT TCN. Sebanyak 11 warga, dipanggil oleh polisi untuk mengklarifikasi aktivitas perjuangan warga untuk akses air bersih. Hal ini menunjukkan dugaan kuat adanya upaya sistematis untuk membungkam suara kritis warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat.

Dalam orasi di lokasi demonstrasi, Amri mengingatkan bahwa aksi ini adalah gerakan damai, dan segala bentuk intimidasi terhadap warga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Warga Gili Meno, dengan dukungan Walhi NTB, menyerukan kepada pemerintah agar melindungi hak mereka untuk menyuarakan pendapat tanpa ancaman atau tekanan.

Tuntutan Masyarakat Gili Meno:

Masyarakat Gili Meno dengan tegas menuntut agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis ini;


Foto: Istimewa (Walhi NTB)

  1. Penghentian Total Operasional PT TCN
    Investigasi yang dilakukan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang juga menemukan bahwa limbah tersebut telah mencemari perairan, membahayakan ekosistem laut yang vital bagi keanekaragaman hayati dan pariwisata. Meski sudah ada perintah penghentian operasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), PT TCN tetap melanjutkan aktivitasnya. PT TCN harus segera menghentikan seluruh aktivitasnya di Gili Meno dan Gili Trawangan, Krisis di Gili Trawangan dan Gili Meno menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi lingkungan dan hak masyarakat atas air bersih.
    Pencabutan izin oleh KKP adalah langkah yang tepat, namun penegakan hukum yang tegas harus mengikuti, terutama terhadap perusahaan yang terus beroperasi secara ilegal. PT TCN, dengan sejarah pelanggaran dan pencemaran yang jelas, seharusnya dihentikan total, dan perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang telah ditimbulkan. KPK juga perlu memperluas penyelidikannya untuk mengungkap kemungkinan adanya praktik korupsi dalam proses perizinan PT TCN dan perusahaan terkait.
  2. Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang
    PT TCN harus bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan dan diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi ekosistem terumbu karang yang telah rusak. Kegiatan rehabilitasi ini harus melibatkan ahli biologi kelautan dan masyarakat lokal untuk memastikan keberlanjutan ekosistem di masa depan.
  3. Pemenuhan Hak Atas Air Bersih
    Pemerintah harus memastikan hak warga Gili Meno atas akses air bersih yang terjangkau dan aman. Darurat air bersih tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi yang jelas.
  4. Penghentian Intimidasi terhadap Warga
    Aparat penegak hukum harus berhenti mengintimidasi warga yang kritis terhadap PT TCN. Pemerintah harus melindungi hak asasi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat tanpa rasa takut.
  5. Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan
    KPK dan lembaga terkait harus melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan korupsi dalam proses perizinan PT TCN. Transparansi harus ditegakkan dalam setiap tahapan proses hukum terkait perusahaan ini agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
  6. Penyediaan Solusi Jangka Panjang untuk Air Bersih
    Pemerintah harus mencari solusi jangka panjang untuk krisis air bersih di Gili Meno, tanpa merusak ekosistem laut dan sumber daya alam. Solusi tersebut harus inklusif dan melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan.

Perjuangan untuk Masa Depan yang Berkelanjutan

Aksi warga Gili Meno ini bukan hanya tentang penolakan terhadap PT TCN, tetapi juga merupakan perjuangan lebih luas untuk mempertahankan hak atas air bersih dan lingkungan yang sehat. Dengan dukungan Walhi NTB, warga berharap perjuangan mereka dapat membawa perubahan nyata, baik dari sisi kebijakan lingkungan maupun perlindungan hak asasi. Mereka berkomitmen untuk terus melawan sampai pemerintah dan pihak berwenang merespon tuntutan mereka dengan langkah-langkah konkret yang berkelanjutan.

 

Narahubung :
Tim Advokasi, Jaringan dan Kampanye Walhi NTB
Bima : +62 823 4137 0316
Alfi : +62 852 3856 9981