Siaran Pers
Kelompok Masyarakat Sipil Menuntut Badan Minyak Sawit Berkelanjutan Menolak Keanggotaan Raksasa Minyak Sawit Indonesia Astra Agro Lestari

WASHINGTON/JAKARTA/AMSTERDAM – Hari ini, 32 organisasi masyarakat sipil internasional mengirimkan surat publik kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), dengan seruan agar badan keberlanjutan industri kelapa sawit untuk menahan keanggotaan Astra Agro Lestari (AAL) – perusahaan kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia. Dua minggu lalu, AAL mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan permohonan resmi untuk keanggotaan RSPO. Pengumuman tersebut mencakup pernyataan “dukungan penuh” dari RSPO.

Dalam surat publiknya, kelompok masyarakat sipil sangat mendesak RSPO untuk menghentikan keanggotaan AAL “sampai konflik lahan yang berkepanjangan antara AAL dan masyarakat di Sulawesi, Indonesia terselesaikan; diberikan pemulihan dan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak operasi AAL; dilakukan suatu proses untuk memastikan masyarakat dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC); dan penyimpangan perizinan AAL, termasuk perizinan dan peta konsesinya, diselidiki dan ditangani oleh pemerintah Indonesia.”

Surat tersebut muncul sebulan setelah Friends of the Earth grup menerbitkan laporan baru yang merinci pelanggaran lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan tata kelola yang sedang dilakukan oleh AAL, termasuk penanaman kelapa sawit ilegal di dalam kawasan hutan Indonesia; intimidasi dan kriminalisasi yang terus berlanjut terhadap pembela hak asasi manusia lingkungan hidup; dan beberapa anak perusahaan AAL yang beroperasi tanpa izin yang diperlukan.

“AAL tidak bisa menyembunyikan perampasan tanah, kriminalisasi, dan perusakan lingkungan di balik keanggotaan RSPO,” kata Uli Arta Siagian, Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan di WALHI (Friends of the Earth Indonesia). “Masyarakat yang berada di garis depan operasi destruktif AAL tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan, termasuk pengembalian tanah yang diambil oleh perusahaan tanpa persetujuan.”

Operasi destruktif AAL di Indonesia secara langsung bertentangan dengan Prinsip dan Kriteria RSPO untuk produksi minyak sawit berkelanjutan. AAL terus beroperasi di Sulawesi tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dari masyarakat yang terkena dampak; gagal menegakkan hak asasi manusia dengan membiarkan kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi terhadap Pembela Hak Asasi Manusia; dan dalam banyak kasus, negara ini tidak memiliki izin yang diperlukan untuk menanam kelapa sawit di kawasan hutan Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan AAL telah terdokumentasi dengan baik selama beberapa tahun terakhir, sehingga mendorong sepuluh merek konsumen–Colgate Palmolive, Danone, Friesland Campina, Hershey’s, Kellogg, L’Oreal, Mondelez, PepsiCo, Procter & Gamble–yang semuanya merupakan anggota RSPO, mengumumkan penangguhan pengadaan dari AAL. Beberapa pemodal, seperti Norges Bank, BlackRock, dan dana pensiun Belanda PFZW, juga telah memberikan sanksi kepada AAL dan perusahaan induknya.

Menurut Friends of the Earth grup dan kelompok lainnya, keanggotaan RSPO adalah alat untuk melakukan greenwash terhadap pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia yang berkelanjutan di sektor kelapa sawit. Tidak ada persyaratan hukum bagi anggota RSPO untuk mematuhi kriteria badan industri tersebut, dan RSPO sering menghadapi kritik karena memberikan sertifikasi kepada perusahaan yang diketahui memiliki dampak buruk dan gagal memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar prinsip-prinsipnya. Semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat kelemahan kritis dalam jaminan keberlanjutan RSPO. Penelitian menemukan bahwa meskipun operasi perkebunan kelapa sawit disertifikasi sebagai “berkelanjutan”, masih terdapat kehilangan hutan yang signifikan; korelasi yang kuat antara deforestasi dan pengembangan kelapa sawit yang bersertifikat “lestari”; dan sedikit manfaat nyata dari sertifikasi RSPO terkait kejadian kebakaran di konsesi anggota RSPO.

“Pengajuan AAL ke RSPO bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat ketidakpatuhan terhadap standar RSPO bersifat sistematis dan tersebar luas di kalangan anggota,” kata Gaurav Madan, Juru Kampanye Hak Hutan dan Lahan Senior di Friends of the Earth AS. “Memberikan keanggotaan RSPO kepada AAL berarti melemahkan tuntutan masyarakat akan keadilan dan semakin melemahkan RSPO. Greenwashing seperti ini gagal melindungi hak asasi manusia, menyelesaikan konflik lahan, atau mencegah kerusakan lingkungan. Komunitas berhak mendapatkan keadilan, bukan sikap humas.”

Para aktivis masyarakat sipil menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menyelidiki ketidakberesan perizinan dan operasi ilegal yang dilakukan AAL, serta memfasilitasi pengembalian tanah yang diambil tanpa persetujuan masyarakat. Selain itu, kebijakan Peraturan Deforestasi Eropa (EUDR) mewajibkan perusahaan, termasuk perusahaan yang mengambil minyak sawit dari AAL, untuk menunjukkan rantai pasok yang bebas dari deforestasi, dan melarang impor produk yang terkait dengan pelanggaran undang-undang nasional, termasuk hak atas FPIC. Khususnya, skema sertifikasi bukan merupakan alat untuk melakukan uji tuntas berdasarkan Peraturan ini.

“Sudah diketahui secara luas bahwa skema keberlanjutan sukarela, dan komitmen tertulis merupakan solusi yang salah sebab telah gagal menghilangkan deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang rutin dilakukan oleh perusahaan industri agribisnis. Kita perlu segera mengatur pemodal yang mendanai deforestasi,” kata Danielle van Oijen, Koordinator Program Kehutanan Internasional di Milieudefensie (Friends of the Earth Belanda). “Kita juga perlu meningkatkan promosi solusi nyata seperti agro-ekologi dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.”

Narahubung
Brittany Miller, Friends of the Earth US, bmiller@foe.org, (202) 222-0746
Uli Arta Siagian, WALHI, ulisiagian@walhi.or.id , +628 2182 61 9212
Danielle van Oijen, Milieudefensie, danielle.van.oijen@milieudefensie.nl, +31634019215