Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Medan, 23 April 2018. Dalam rangkaian kegiatan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) sebagai agenda tahunan WALHI, diadakan kegiatan dialog nasional agenda politik lingkungan hidup dalam politik elektoral serta perkembangan pencapaian Wilayah Kelola Rakyat yang selama ini didorong oleh WALHI sebagai jawaban terhadap ketimpangan penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam. Bertempat di Aula Binagraha, Kota Medan, Dialog Nasional tersebut menghadirkan narasumber dari perwakilan beberapa Kementerian dan Lembaga Negara, perwakilan Komisi Pemilihan Umum, Kepala Daerah dan organisasi masyarakat sipil. Tahun 2018 merupakan tahun politik ditandai dengan akan dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah serentak di 17 Provinsi serta persiapan menuju Pemilu serentak dan Pilpres di tahun 2019. Proses demokrasi elektoral tersebut bisa menjadi peluang sekaligus ancaman dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas sumberdaya alam. Menjadi ancaman, jika proses tersebut dibajak oleh kepentingan korporasi yang menjadikan eksploitasi sumberdaya alam sebagai komoditas untuk meraup keuntungan ekonomi dan politik. Kecenderungan peningkatan pertumbuhan perizinan industri ekstraktif secara signifikan dalam tahun-tahun politik menjadi sinyak kuat ancaman tersebut. Kerawanan ini terjadi pada 1 tahun sebelum Pemilu, pada tahun Pemilu dan satu tahun paska Pemilu.
Trend ini menunjukan bahwa ekspoitasi sumberdaya alam seringkali berkelindan dengan kepentingan politik elektoral. Untuk memastikan politik elektoral menjadi peluang bagi rakyat untuk mewujudkan kedaulatan atas sumberdaya alam, dibutuhkan agenda keadilan ekologis. Risma Umar, Ketua Dewan Nasional WALHI mengatakan “Mewujudkan keadilan ekologis merupakan solusi untuk melepaskan Indonesia dari kondisi darurat ekologis dan memastikan keselamatan rakyat dari praktik buruk industri ekstraktif. Rakyat menjadi aktor utama dalam menentukan apakah pilihan keadilan ekologis menjadi pemenang atau tidak di tahun politik ini”. Beberapa agenda politik lingkungan pada pemerintahan saat ini yang patut dicatat adalah kebijakan tentang Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria untuk memperluas akses dan kontrol rakyat atas sumberdaya alam, mengurangi ketimpangan dan kemiskinan dan menyelamatkan lingkungan hidup. Implementasi Perhutanan Sosial cenderung mengalami akselerasi yang cukup baik, walaupun angkanya masih jauh dari target nasional.
Sedangkan untuk program Tanah Objek Reforma Agraria, skema redistribusi tanah dan sertifikasi mengalami laju yang lambat, bahkan mengalami upaya pembelokan makna. Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menambahkan “Kebijakan Reforma Agraria yang diturunkan dalam program Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria harus terus berlanjut, bukan saja di sisa waktu Pemerintah saat ini, tapi juga di periodesasi pemerintahan selanjutnya. Tidak hanya itu, hasil diskusi hari ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi rakyat untuk menentukan pilihan politiknya pada pilihan keadilan ekologis. Pilihan politik yang mendudukan keadilan ruang, keadilan antar generasi dan keadilan lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam penentuan sikap politiknya.” Sejak akhir tahun lalu, WALHI mendorong Platform Politik Lingkungan Hidup Indonesia untuk mewujudkan keadilan ekologis yang terdiri dari (1) Negara kembali memenuhi kewajibannya sebagai Benteng Hak Asasi Manusia.
Konstitusi harus menjadi pijakan utamanya; (2) penataan ulang relasi negara, dimana rakyat dijadikan subjek utama pembangunan dan sumber serta pemegang daulat; (3) pengakuan terhadap wilayah kelola rakyat menjadi prioritas; (4) penyelesaian konflik lingkungan hidup dan agraria menjadi tawaran untuk menyembuhkan luka-luka masa lalu. Pembentukan lembaga khusus harus menjadi pertanada janji tersebut; dan (5) Pemulihan lingkungan hidup menjadi prioritas. Pemulihan lingkungan hidup menjadi kunci melahirkan keadilan antargenerasi dan lingkungan. Selesai Narahubung: Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI 081290400147 I sangperempuan@gmail.com
