Medan, Selasa 05 Juni 2018, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara memperingati hari lingkungan hidup sedunia dengan menggelar aksi sebagai bentuk peringatan kepada pemerintah untuk selalu hadir dalam mengatasi setiap persoalan lingkungan hidup. WALHI Sumatera Utara menilai Pemerintah Sumatera Utara komitmennya masih buruk dalam urusan pengelolaan sumber daya alam, baik program dan kebijakan serta tidak menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini terlihat dari pengurusan perizinan yang sarat koruptif. Pada momentum hari lingkungan hidup sedunia saat ini, WALHI Sumatera Utara juga melihat proses Pemilihan Kepala Daerah, tidak satupun pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang peduli terhadap lingkungan hidup. Tidak ada program-program spesifik yang ditawarkan kepada masyarakat dalam menjamin hak masyarat atas lingkungan sehat (amanat UUD 1945 pasal 28H, UU no 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup), sehingga belum ada komitmen politik yang kuat para pasangan calon terhadap lingkungan hidup. Untuk itu, WALHI Sumatera Utara mengajak seluruh masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni 2018 dengan melihat rekam jejak calon serta komitmen pasangan calon dalam menjamin hak atas lingkungan hidup.
Program-program dan komitmen kedua pasangan calon masih seputar isu populis seperti peningkatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, infrastruktur serta pelayanan publik yang cenderung hanya obral janji dan belum tentu dapat direalisasikan. Dalam debat antar calon yang telah berlangsung sebanyak dua kali, WALHI Sumatera Utara menilai belum adanya komitmen politik yang kuat dari kedua pasang calon dalam upaya perlindungan kawasan hutan dan lingkungan. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan degradasi lingkungan dan kerusakan hutan belum dianggap penting oleh kedua pasang calon. Kedua pasangan calon lupa jika Sumatera Utara saat ini memiliki permasalahan lingkungan yang serius dan penting untuk diselesaikan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh WALHI Sumatera Utara terkait permasalahanan lingkungan di Sumatera Utara, bencana ekologis di Sumatera Utara setiap tahunnya meningkat hampir 70 % yang disebabkan buruknya pengelolaan sumber daya alam. Sehingga berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Sumatera Utara. Saat ini Sumatera Utara tinggal memiliki hutan terakhir seluas 3.055.795 Ha yang saat ini terancam dari aktivitas industri ekstraktif seperti HTI, HPH, pertambangan serta perkebunan kelapa sawit. Selain itu, kawasan pesisir sumatera utara kondisinya saat ini kritis akibat aktivitas pertambangan pasir laut, ilegal fishing, konversi hutan mangrove menjadi perkebunan dan tambak skala besar. Berdasarkan pengolahan data oleh WALHI SUMUT luas hutan mangrove saat ini seluas 187.322,07 Ha dimana lebih dari 70% kondisinya rusak parah.
Untuk itu, perlu upaya perhatian serius untuk dapat merehabilitasi kawasan mangrove, dan kami belum melihat ada komitmen politik dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Kawasan mangrove memiliki cadangan karbon yang banyak yang dapat digunakan dalam upaya mitigasi perubahan iklim. WALHI Sumatera Utara menunggu komitmen dari kedua pasangan calon terkait permasalahan lingkungan di Sumatera Utara. Dengan harapan pasangan yang terpilih mempunyai komitmen dan program-program yang mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan yang belum berakhir sampai saat ini. Upaya untuk menghadirkan kembali peran negara dalam mewujudkan keadilan ekologis dilakukan oleh WALHI se-Indonesia sebagai bentuk kritis dari lembaga lingkungan tersebar se-Indonesia yang sudah berdiri sejak 38 tahun yang lalu. Memastikan keberpihakan pejabat negara dalam memasukkan program-program pro lingkungan adalah wujud dari #1001AksiUntukBumi,#PulihkanIndonesia,#SelamatkanRimbaTerakhir yang selalu didorong oleh WALHI. Salam Adil dan Lestari !!!
