Pada hari Kamis siang (19/7) rombongan warga Tumpang Pitu mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin oleh Susi Pujiastuti. Di dalam lawatannya ke kantor KKP, warga diarahkan menuju Gedung Mina Bahari III KKP di jalan Medan Merdeka Timur. Di dalam kunjungannya tersebut, warga tidak ditemui langsung oleh Susi Pujiastuti selau menteri, namun diterima oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Diantara yang menemui warga adalag Dr, Ir.Sapta Putra Ginting .M.Sc, Ph.D, selaku Kepala Subdit Restorasi, lalu ada Ir. R. Moh. Ismail selaku Subdit Masyarakat Hukum Adat dan Drs. Hendi Koeshandoko selaku Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran. Audiensi ini juga dihadiri oleh beberapa warga Tumpang Pitu dan beberapa jaringan organisasi masyarakat sipil yang bersolidaritas, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), LBH Surabaya, WALHI Jatim dan ForBanyuwangi. Warga dalam pertemuan tersebut mengungkapkan keresahannya atas keberadaan pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu. Karena potensi kerusakan akibat pertambangan emas, dipastikan akan menganggu kehidupan warga, khususnya kelompok nelayan dan pariwisata yang menggantungkan hidupnya dari sektor maritim.
“Warga meminta KKP untuk melakukan investigasi dan bertindak untuk menyelamatkan wilayah pesisir Pesanggaran dari ancaman pertambangan emas.” Cetus Ari salah satu warga Tumpang Pitu yang ikut dalam audiensi.
Namun dalam pertemuan tersebut tidak menghasilkan apapun, karena perwakilan dari KKP tidak bersedia memenuhi permintaan warga. Pihak KKP yang diwakili oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengungkapkan bahwasanya KKP tidak bisa melakukan sendiri. Warga dan Jaringan Solidaritas harus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, KLHK dan lembaga terkait. Perwakilan KKP pun tidak memberikan tindakan terkait laporan warga, padahal dalam wewenang kementerian KKP seharusnya memiliki hak untuk investigasi, karena apa yang dilaporkan oleh warga berkaitan dengan ranah kerja KKP. Perlu diketahui jika mengacu pada RZWP-3-K yang diturunkan dalam Perda untuk Jawa Timur tidak disebukan, jika wilayah pesisir selatan Banyuwangi ditetapkan sebagai kawasan pertambangan. Maka secara ranah kerja, seharusnya KKP menjalankan kebijakan yang mereka terapkan. Serta tegas dengan aturan yang mereka buat, karena bersinggungan dengan apa yang akan mereka pertanggung jawabkan, mengenai kedaulatan wilayah kelola pesisir. Pasca kecewa karena tidak ditanggapi oleh pihak KKP, warga kemudian membentangkan spanduk tolak tambang menuju pintu keluar kementerian. Mereka menyuarakan tolak tambang sebagai bentuk kampanye serta ungkapan kekecewaan, karena terkesan diabaikan oleh pihak KKP pada saat audiensi Kamis siang. Bertemu dengan Susi di Pulau Pari Minggu (22/7) Menteri Susi diagendakan akan bertemu dengan warga Pulau Pari. Acara yang diinisiasi oleh lintas jaringan ini rencananya akan mendengarkan keluhan warga Pulau Pari, yang tengah terancam keberadaanya oleh investasi pariwisata pihak korporasi. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh warga Tumpang Pitu untuk mengeluarkan unek-uneknya. Warga bernama Ari yang merupakan pegiat pariwisata, menjelaskan perihal tidak ditanggapinya laporan mereka oleh pihak KKP pada Kamis siang. Gayung baik bersambut, Susi selaku nahkoda KKP mengungkapkan jika akan melakukan investigasi di Tumpang Pitu, terutama dalam konteks wilayah kerja kelautan dan perikanan. Setelah itu, Susi meminta hari senin tanggal 23, Dirjen Pengelolaan Laut Brahmantya Setyamurti Poerwadi untuk menerima warga. Sekaligus mengadakan audiensi khusus dengan warga Tumpang Pitu, terkait rencana investigasi wilayah pesisir di sekitar Tumpang Pitu. Selanjutnya Susi meminta warga dan jaringan untuk menyiapkan semua data berkaitan dengan laporan mereka. Guna untuk dipelajari dan selanjutnya mengirim tim investigasi KKP di tumpang pitu.
“Bu susi mengatakan bahwa akan mengirim tim untuk investigasi ke Tumpang Pitu.” Ungkap Ari.
Setelah bertemu dengan Susi, warga Tumpang Pitu berharap investigasi ini berjalan lancar, objektif dan berpihak pada lingkungan serta warga terdampak. Warga bersama Walhi, Kiara dan jaringan lainnya akan mengawal investigasi ini. Warga juga berharap agar KKP bisa menyelamatkan wilayah pesisir dan kehidupan para nelayan di sana. Karena dengan adanya pertambangan emas wilayah laut, ikan dan segala isinya terancam keberadaannya. Maka untuk menghindari kerusakan lebih lanjut, tambang emas Tumpang Pitu harus dihentikan.
